Ketua DPR: Gubernur Ditunjuk Langsung oleh Mendagri

Wednesday, 30 December 2009

JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie melakukan lompatan ide yang cukup radikal terkait dengan model pemilihan gubernur. Dia mengusulkan agar Mendagri sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menunjuk langsung sosok gubernur untuk suatu provinsi. "Bisa diambil dari pejabat eselon satu," saran Marzuki Alie dalam diskusi di Kantor PB HMI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (28/12). Gagasan itu tergolong baru. Sebab, sampai seminggu lalu, Marzuki masih mendukung opsi mengembalikan pelaksanaan pilgub dari dipilih secara langsung oleh rakyat menjadi pemilihan di DPRD provinsi. Tapi, Marzuki kini menilai model tersebut juga tidak ideal. Pemilihan di DPR sangat rawan untuk terjadi ajang tawar-menawar. Bahkan, money politics. "Jadi, nggak usah dipilih DPRD provinsi lah. Banyak yang main juga. Ini seperti memindahkan korupsi," ujarnya.  Menurut Marzuki, memberikan kewenangan kepada Mendagri untuk menunjuk gubernur sangat logis dan bukan kemunduran dalam berdemokrasi. Sebab, era otonomi daerah membuat wewenang gubernur menjadi kecil. Seorang gubernur tidak menangani kepentingan rakyat secara langsung. "Semua wewenang sekarang ada di level kabupaten dan kota. Gubernur hanya mengoordinasikan para bupati dan walikota. Jadi, nggak perlu dipilih langsung," kata Marzuki. Apalagi, ongkos untuk menyelenggarakan pilgub secara langsung sangat mahal. Dia mencontohkan pilgub Jatim yang menyedot anggaran pemerintah hampir Rp 1 triliun. "Itu belum termasuk dana kandidat," ujarnya. Dia menambahkan, perlu juga dilakukan restrukturisasi terhadap dinas-dinas di level provinsi. Sebab, banyak yang fungsinya tumpang tindih dengan pemerintahan di level kabupaten dan kota. Padahal, itu membuka peluang korupsi di level daerah. "Malah saya kira perangkat gubernur cukup 20 orang," katanya.(jpnn)

 

< Prev		Next >